Jakarta, RMOL. Pembangunan Gedung Baru Dimulai Agustus 2010
Anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Istilah ini pas ditujukan kepada anggota DPR yang ngotot membuat tiga proyek besar di tahun 2010 (baca tabel).
Padahal, setiap proyek di DPR selalu ditolak rakyat, tapi tetap saja dilaksanakan. Misalnya, pembangunan gedung baru DPR senilai Rp1,8 triliun.
Alasan yang dibuat untuk pembangunan ini tidak masuk akal. Awalnya, dibilang gedung DPR miring tujuh derajat sesuai penilaian Kementerian PU. Padahal, kementerian ini hanya merekomendasikan perbaikan teknik biasa, seperti mengusulkan pemasangan angkur untuk perbaikan hubungan antara dinding dengan balok supaya kolom yang retak agar tidak roboh.
Merasa alasannya tidak diterima, akhirnya dibilang lagi bahwa pembangunan tetap diperlukan karena anggota DPR membutuhkan gedung yang bisa menampung 3.000 orang pegawai.
Padahal, Gedung Nusantara I DPR itu masih bisa menampung banyak pegawai, apalagi gedung ini sudah direnovasi tahun 2010.
Melihat hal itu, patut dipertanyakan kenapa sampai ngotot membangun gedung mewah. Apakah ada niat untuk menyelewengkan anggarannya atau sekedar gagah-gagahan saja untuk mendapatkan fasilitas mewah. Sebab, pembangunan ini direncakan selesai tahun 2012. Ini berarti anggota DPR sekarang ini masih bisa ngantor di situ dua tahun lagi.
Begitu disampaikan Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Ucok Khadafi, peneliti Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam, pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Andrinof A Chaniago, dan Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang, kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.
“Proyek-proyek di DPR selalu ngotot dilakukan. Padahal, rakyat selalu menyoroti agar tidak dilaksanakan bila dianggap mubazir, misalnya saja soal pembangunan gedung baru ini. Gedung yang ada saja masih cukup, kenapa bikin gedung baru,’’ ujarnya.
Dikatakan, perawatan dan pembangunan ruang tambahan di Nusantara I total anggaran yang dihabiskan dalam APBN 2010 mencapai Rp 269 miliar.
Rinciannya, kata dia, terdiri dari pembiayaan design gedung baru sebesar Rp 133,2 milyar, memperkuat struktur gedung Nusantara I Rp 35 miliar, renovasi ruang kerja anggota DPR sebesar Rp 4,5 miliar, pembuatan ruang tenaga ahli, legal drafter dan peneliti sebesar Rp 25 milyar, dan perbaikan rel serta setting ulang lift gedung Nusantara I yang mencapai Rp 71,3 miliar (Rp 68 miliar APBN dan Rp 3,3 miliar dalam APBN Perubahan).
“Jika alasannya gedung yang lama ruangannya sangat kecil dan miring, kenapa biaya perawatannya masih sangat besar dan dibangun ruangan baru lagi. Inikan mubazir,” ucapnya.
“Ini wajib dipertanyakan. Apalagi selama ini proyek di DPR banyak ditolak anggota DPRnya sendiri karena tidak berhubungan langsung dengan kinerja anggota DPR. Apalagi pembangunan gedung baru bukanlah suatu kebutuhan yang mendadak,” jelasnya.
Uchok menambahkan, sekarang sebaiknya DPR menghentikan pembangunan gedung baru itu. Dia juga khawatir pembangunan gedung baru ini sebagai cara untuk membungkam sikap kritis DPR selama ini.
Sementara Roy Salam mengatakan, pembangunan gedung baru DPR terlalu dipaksakan. “Ini bentuk pemaksaan, DPR kok ngotot sih,” ujarnya.
Dikatakan, dari berbagai alasan yang disampaikan DPR sangat tidak rasional. DPR lebih membutuhkan fasilitas ketimbang melayani masyarakat.
“DPR sepertinya main-main terhadap amanah rakyat,” katanya.
Sedangkan Andrinof A Chaniago mengatakan, semua fraksi DPR sudah kompak mendukung rencana gedung baru DPR yang menelan dana sekitar Rp 1,8 triliun itu.
Menurutnya, dengan dukungan pembangunan gedung baru berarti anggota DPR ingin bermanja-manja dengan fasilitas mewah sekelas hotel bintang lima.
Hal senada disampaikan Sebastian Salang. Menurutnya, DPR tidak peka dengan kesulitan yang dihadapi masyarakat, makanya ngotot membangun gedung mewah.
“Kenapa DPR tidak transparan soal rencana pembangunan gedung baru ini. Ada apa sih,” katanya.
Dikatakan, jika DPR menginginkan gedung baru sebaiknya menyampaikan secara terbuka dengan alasan logis dan rasional, dan dengan pertimbanganyang terukur. “Jangan berkedok gedung miring. Penggunaan alasan-alasan yang tidak logis seperti itu, malah menjadi pertanyaan publik,” katanya.
“Gedung Nusantara I itu kan baru digunakan belum sampai 10 tahun, dan belum lama ini direnovasi juga. Ini ada apa, habis-habiskan uang saja dong,’’ ujarnya.
Bukan Karena Miring, Tapi Over Capacity
Ahmed Zaki Iskandar, Anggota BURT DPR
Pembangunan gedung baru DPR akan tetap dilaksanakan. Soalnya kondisi gedung Nusantara I sudah tidak mendukung kegiatan anggota dewan lagi.
Demikian disampaikan anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, Ahmed Zaki Iskandar Zulkarnain, kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.
“Alasan pembangunan gedung baru bukan karena gedung yang lama miring. Namun, karena kondisi gedung yang lama sudah tidak cukup lagi menampung kegiatan dewan,” katanya.
Menurut Politisi Golkar itu, Gedung Nusantara I sudah tidak bisa menampung jumlah anggota dewan plus dengan tenaga ahlinya. “Gedung lama itu kapasitasnya cuma 800 orang, namun sekarang yang menempatinya 1.200 orang. Terdiri dari anggota DPR, tenaga ahli, cleaning service dan Pamdal,” jelasnya.
Apalagi, sambungnya, ke depan, seorang anggota DPR akan didampingi oleh lima tenaga ahli dan seorang sekretaris, sehingga dibutuhkan ruangan yang memadai dan sangat sempit.
Untuk itu, lanjutnya, gedung baru nanti dibuat untuk bisa menampung 3.000 orang dan ditargetkan selesai pada 2012. “Gedung yang lama akan alih fungsi, tidak lagi menjadi ruang anggota, melainkan ruang rapat fraksi,” jelasnya.
Sebelumnya Ketua Panja Gedung Baru DPR yang juga Wakil Ketua BURT DPR Pius Lustrilanang mengatakan, peletakan batu pertama gedung baru DPR dijadwalkan pada akhir bulan Agustus 2010. Hingga saat ini tiga konsultan yang sudah bekerja sejak periode DPR sebelumnya sudah menyelesaikan desain hingga 27 lantai.
“Analisis Amdal sudah selesai sejak tahun 2008, desain sampai lantai 27 sudah beres. Rencana peletakan batu pertama akhir Agustus 2010,” ujarnya.
Tiga konsultan yang sudah bekerja sejak itu adalah Block Plan Design PT Virama Karya, Master Plan Design PT Yodya Karya, dan Manajemen Konstruksi PT Ciria Jasa. Ketiganya ditunjuk untuk membereskan perencanaan lengkap dengan desain gedung “Gerbang Aspirasi” DPR.
Ketiga konsultan tersebut juga yang menghitung kira-kira anggaran sebesar Rp 1,8 triliun.
